(Faculty of Law, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)
(2) Moh. Taufik
(Faculty of Law, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)(3) Moza Fausta
(Faculty of Law, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia)(4) Moch Bakhrul Ilmi
(Faculty of Law, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)*Corresponding author
AbstractThis research aims to analyze legal certainty in the implementation of standardization of the death penalty execution mechanism and examine the state's responsibility towards the psychological condition of death convicts during the waiting period for execution. The research method used is a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, court decisions, and case studies related to implementing death penalty executions in Indonesia. The results showed that the absence of clear standardization in the mechanism of death penalty execution has the potential to cause legal uncertainty, both for law enforcement officials and for convicts. In addition, the prolonged waiting period for execution causes a significant psychological impact, which can be categorized as a form of psychological torture. The state has the responsibility to ensure the protection of the human rights of people sentenced to death, including by ensuring that the execution process is fair and does not unnecessarily prolong their psychological suffering. Therefore, firmer regulations are needed in standardizing the mechanism for carrying out death penalty executions to ensure legal certainty, as well as more humanist policies in handling the psychological conditions of death row inmates during the execution waiting period.
KeywordsExecution; Liability; Mental Disorder; Death Penalty; Permanent Legal Force
|
DOIhttps://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.447 |
Article metricsAbstract views : 246 | PDF views : 202 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abadi, G. M. (2021). Kedudukan Grasi Sebagai Upaya Hukum Istimewa Terhadap Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime).
Abdilah, R. F., Arum, R. A. S., Azalia, N. L., & Adam, R. (2022). Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 3(2), 54–60.
Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. Badan Penerbit Stiepari Press, 1–102.
Amelia, R. P. (2024). Pengaturan Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Universitas Jambi.
Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 80–95.
Appleby, G., & Lynch, A. (2021). The Judge, the Judiciary and the Court: The Individual, the Collective and the Institution. In G. Appleby & A. Lynch (Eds.), The Judge, the Judiciary and the Court: Individual, Collegial and Institutional Judicial Dynamics in Australia (pp. 3–21). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108859332.003
Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. Al-Qisth Law Review, 7(1), 167–184.
Charry Dwi. (2023). Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasaan Seksual Pada Anak. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Chasanah, P. R. W. (2021). Tinjauan terhadap kriteria pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana kasus korupsi sebagai Extra Ordinary Crimes (EOC).
Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 137–150.
Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Wijayakusuma Law Review, 5(1), 64–70.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan https://sdppublik.ditjenpas.go.id/. Sinar Grafika.
Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 621–636.
Gerald, A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing:(Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia). Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(2), 279–294.
Halim, H. A. (2023). Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964. Wasaka Hukum, 11(2), 19–34.
Hardianti, S. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Skripsi.
Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 99–116.
Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(2), 189–202.
Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ius Constituendum, 7(1).
Indra, M., Saragih, G. M., & Handoko, T. (2023). Pseudo-judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia. Lentera Hukum, 10, 111.
Insani, N., Mutiara, U., & Haritsa, H. (2023). Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 149–163.
Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2021). Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. Ensiklopedia Social Review, 3(2), 179–186.
Javier, W. (2024). Batasan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Universitas Gresiik.
Jumiati, A., & Ash-Shidiqqi, E. A. (2022). Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 6(1), 26–36.
Khairani, K. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika. Universitas Malikussaleh.
Kusuma, A. R. P. W. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Grasi Oleh Presiden Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Lex Privatum, 12(3).
Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 22–26.
Lubis, A. H., & Margaini, A. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana. Sanskara Hukum Dan HAM, 1(02), 13–24.
Mahkamah Agung. (2023). mahkamahagung.go.id.
Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Administratum, 12(1).
Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. Al-Qisth Law Review, 7(1), 1–19.
Munasto, D. (2022). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Widya Pranata Hukum, 4(1), 24–38.
Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Jurnal Preferensi Hukum, 4(2), 130–136.
Muslikin, J. I. (2022). Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Privatum, 10(5).
Nafizah Zh, A. A. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana. Univeritas Muslim Indonesia.
Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(1), 50–70.
Pradani, A., & Tan, W. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 40–55.
Prasetio, A., Laia, A., & Laia, B. (2023). Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum. Jurnal Panah Keadilan, 2(2), 94–112.
Purnomo, E. P., Khairunisa, T., & Hung, C. F. (2024). Renewable Energy and the Future of a Sustainable Economy in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1404(1), 12051.
Rangkuti, I. (2023). Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Res Nullius Law Journal, 5(1), 47–59.
Reekie, S., & Reekie, A. (2021). British Judges in the Supreme Court of Siam. In A. Harding & M. Pongsapan (Eds.), Thai Legal History: From Traditional to Modern Law (pp. 103–121). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108914369.009
Sianturi, A. C. I. (2023). Analisis Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 650/Pid. Sus/2022/PN. Pbr). Universitas Kristen Indonesia.
Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 134–142.
Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. Locus Journal of Academic Literature Review, 373–385.
Situmorang, A. A. C., & Koncoro, W. (2024). Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Oleh Presiden. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(3), 114–125.
Tobing, S. A. S. L. (2023). Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika. Jurnal Global Ilmiah, 1(2), 101–107.
Tushnet, M. (Ed.). (2021). Audit Agencies. In The New Fourth Branch: Institutions for Protecting Constitutional Democracy (pp. 158–172). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009047609.008
Ula, S. R. (2021). Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Usman, A. M. A., & Agustanti, R. D. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 26(3), 163–177.
Yudhistira, A. S. (2023). Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.
Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 101–106.
Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam. Al-Mizan (e-Journal), 19(1), 21–38.
Zulkifli, A. N. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Universitas Hasanuddin.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Renda Aranggraeni, Moh. Taufik, Moza Fausta, Moch Bakhrul Ilmi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJESET)
ISSN 2723-6250 (Online)
Published by the SAINTIS Publishing
Homepage: http://ejeset.saintispub.com
Editor E-mail : ; editor.ejeset@gmail.com
Editorial Office Address:
